Membicarakan IGOS adalah membicarakan sebuah program pemerintah. IGOS adalah kepanjangan dari Indonesia Go Open Source. Kira-kira adalah sebuah gerakan penggunaan perangkat lunak sumber-terbuka (Open Source Software). Dari segi bahasa saya kurang tahu, kenapa digunakan bahasa asing (English) untuk menyeru sebuah gerakan, dimana yang diseru adalah masyarakat Indonesia terutama yang berada di Indonesia. Ini berbeda konteksnya dengan misalnya: Visit Indonesia Year Tahun kunjungan Indonesia, yang diserukan kepada turis asing untuk berkunjung ke Indonesia.
Sejak dicanangkan deklarasi bersama IGOS 30 Juni 2004 lalu, oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Menteri Pendidikan Nasional, gaung IGOS ini terasa kurang sekali. Sampai pameran 12 Juli 2005 kemarin di kantor Menristek, animo masyarakat Indonesia masih terasa kurang sekali dengan masalah perangkat lunak sumber-terbuka ini. Bahkan pada saat warnet-warnet di sapu-lirik BSA (Business Software Alliance), saat krisis energi, saat devisa digerogoti subsidi bbm dan laju nilai tukar dolar amerika, gerakan ini masih juga tak terlalu bergaung di kalangan luas.
Di kalangan pengembangpun perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak sumber-terbuka ini, masih menjadi semacam lip-service saja.Ada beberapa perangkat lunak sumber-terbuka yang sudah diproduksi dan dikembangkan oleh beberapa kelompok riset pemerintah dan swasta memang. Tapi hampir tak ada promosi yang gencar tentang hal ini. Sehingga keberadaan perangkat lunak-tersebut jauh dari bayangan orang. Padahal sudah ada Winbi, Rimba Linux, BlankOn, dan Kantaya, misalnya.Yang mengejutkan adalah komitmen yang dibuat oleh pemerintah secara resmi, pakai publikasi besar, Microsoft.
Microsoft selain mejadi konsultan HAKI sebuah ditjen pemerintah bahkan sudah membuat kesepakatan dengan pemerintah hendak mendirikan sebuah pusat riset di Indonesia. Belum lagi isu pemutihan Windows di pemerintahan.Walau bagaimanapun, mengundang Microsoft untuk membangun pusat riset di Indonesia, jika tidak menggunakan pajak yang dibayar rakyat dan dibangun sepenuhnya dengan uang mereka sendiri, dapat diperlakukan sama sebagaimana investor lainnya. Saya kurang pasti apakah benar chairman Microsoft, Bill Gates menjadi salah satu penasihat Presiden.
Tapi jika ya, tentu itu bisa menjadi sandungan lain dari program IGOS.Seharusnya setelah IGOS, pemerintah, menjaga komitmennya terhadap apa yang dicanangkannya sendiri. Perangkat lunak sumber-terbuka sudah bukan barang asing bagi kalangan TI dan akademis perguruan tinggi. Padahal bukankah memperkenalkan perangkat lunak sumber-terbuka, sebaiknya dari sejak dini, misalnya sekolah menengah atau bahkan sekolah dasar? Apa yang dapat di kita eksplorasi di website IGOS pemerintah ternyata juga tak banyak. Sebagaimana website pemerintah umumnya, kontennya berupa penjelasan, isi, tempat download dan hal-hal deklaratif sejenisnya. Mestinya situs web IGOS, juga berfungsi sebagai corong kampanye penggunaan sumber-terbuka yang paling agresif. Ini bisa dikatakan adalah gerakan kultural.
Jika penggunaan sistem operasi bebas, semacam Linux diwajibkan di lingkungan pemerintahan, tentu tak ada manipulasi angka pengadaan perangkat lunak, tak ada belanja perangkat keras yang berlebihan untuk mengejar spesifikasi yang direkomendasikan, pendeknya adalah total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) yang rendah. Tapi seperti biasa, keputusan pemerintah selain tidak konsisten juga sering ambigu, karena hal yang sudah kita hapal:korupsi (wewenang) atau (uang) suap. Mestinya cara kampanye pemerintah Brazil tentang Linux perlu ditiru, sebagaimana Kuba, Venezuela dan sebuah kota di Jerman:Munich. Apalagi untuk kondisi Indonesia, pendekatan top-down umumnya lebih berhasil daripada bottom-up. Top itu siapa? Untuk IGOS adalah yang mencanangkan, yaitu pemerintah.
Apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pengembang di pameran IGOS, meski kelihatan kecil pantas untuk dihargai. Biarlah, meskipun kecil, selalu masih ada yang berjaga dengan pikiran sehat dan terbuka tentang adanya prangkat lunak sumber-terbuka dan manfaat yang bisa diperoleh darinya.
Sejak dicanangkan deklarasi bersama IGOS 30 Juni 2004 lalu, oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Menteri Pendidikan Nasional, gaung IGOS ini terasa kurang sekali. Sampai pameran 12 Juli 2005 kemarin di kantor Menristek, animo masyarakat Indonesia masih terasa kurang sekali dengan masalah perangkat lunak sumber-terbuka ini. Bahkan pada saat warnet-warnet di sapu-lirik BSA (Business Software Alliance), saat krisis energi, saat devisa digerogoti subsidi bbm dan laju nilai tukar dolar amerika, gerakan ini masih juga tak terlalu bergaung di kalangan luas.
Di kalangan pengembangpun perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak sumber-terbuka ini, masih menjadi semacam lip-service saja.Ada beberapa perangkat lunak sumber-terbuka yang sudah diproduksi dan dikembangkan oleh beberapa kelompok riset pemerintah dan swasta memang. Tapi hampir tak ada promosi yang gencar tentang hal ini. Sehingga keberadaan perangkat lunak-tersebut jauh dari bayangan orang. Padahal sudah ada Winbi, Rimba Linux, BlankOn, dan Kantaya, misalnya.Yang mengejutkan adalah komitmen yang dibuat oleh pemerintah secara resmi, pakai publikasi besar, Microsoft.
Microsoft selain mejadi konsultan HAKI sebuah ditjen pemerintah bahkan sudah membuat kesepakatan dengan pemerintah hendak mendirikan sebuah pusat riset di Indonesia. Belum lagi isu pemutihan Windows di pemerintahan.Walau bagaimanapun, mengundang Microsoft untuk membangun pusat riset di Indonesia, jika tidak menggunakan pajak yang dibayar rakyat dan dibangun sepenuhnya dengan uang mereka sendiri, dapat diperlakukan sama sebagaimana investor lainnya. Saya kurang pasti apakah benar chairman Microsoft, Bill Gates menjadi salah satu penasihat Presiden.
Tapi jika ya, tentu itu bisa menjadi sandungan lain dari program IGOS.Seharusnya setelah IGOS, pemerintah, menjaga komitmennya terhadap apa yang dicanangkannya sendiri. Perangkat lunak sumber-terbuka sudah bukan barang asing bagi kalangan TI dan akademis perguruan tinggi. Padahal bukankah memperkenalkan perangkat lunak sumber-terbuka, sebaiknya dari sejak dini, misalnya sekolah menengah atau bahkan sekolah dasar? Apa yang dapat di kita eksplorasi di website IGOS pemerintah ternyata juga tak banyak. Sebagaimana website pemerintah umumnya, kontennya berupa penjelasan, isi, tempat download dan hal-hal deklaratif sejenisnya. Mestinya situs web IGOS, juga berfungsi sebagai corong kampanye penggunaan sumber-terbuka yang paling agresif. Ini bisa dikatakan adalah gerakan kultural.
Jika penggunaan sistem operasi bebas, semacam Linux diwajibkan di lingkungan pemerintahan, tentu tak ada manipulasi angka pengadaan perangkat lunak, tak ada belanja perangkat keras yang berlebihan untuk mengejar spesifikasi yang direkomendasikan, pendeknya adalah total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) yang rendah. Tapi seperti biasa, keputusan pemerintah selain tidak konsisten juga sering ambigu, karena hal yang sudah kita hapal:korupsi (wewenang) atau (uang) suap. Mestinya cara kampanye pemerintah Brazil tentang Linux perlu ditiru, sebagaimana Kuba, Venezuela dan sebuah kota di Jerman:Munich. Apalagi untuk kondisi Indonesia, pendekatan top-down umumnya lebih berhasil daripada bottom-up. Top itu siapa? Untuk IGOS adalah yang mencanangkan, yaitu pemerintah.
Apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pengembang di pameran IGOS, meski kelihatan kecil pantas untuk dihargai. Biarlah, meskipun kecil, selalu masih ada yang berjaga dengan pikiran sehat dan terbuka tentang adanya prangkat lunak sumber-terbuka dan manfaat yang bisa diperoleh darinya.
